Latest Posts

KSPSI Soroti Maraknya Kecelakaan Kerja di Riau, Minta Disnakertrans Gencarkan Sosialisasi K3

Fri, 17 Apr 2026 19:14:21 +0700

PEKANBARU,populisnews.com – Rentetan kecelakaan kerja yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau dalam waktu berdekatan memicu keprihatinan berbagai pihak. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Salah satu insiden terjadi di PT SMS yang beroperasi di perbatasan Desa Tanjung Pauh dan Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Kecelakaan tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam penerapan standar K3. Tak berselang lama, kecelakaan serupa kembali terjadi di Kota Pekanbaru. Lift barang di proyek pembangunan Rumah Sakit Santa Maria dilaporkan jatuh dari lantai tujuh ke dasar bangunan pada Selasa malam (7/4/2026). Akibat kejadian tersebut, tiga pekerja mengalami luka berat dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Rentetan peristiwa ini mendapat sorotan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Salah satu Ketua KSPSI Pusat, Hermansyah, menilai tingginya angka kecelakaan kerja di Riau tidak lepas dari lemahnya implementasi K3, baik oleh perusahaan maupun pengawasan dari instansi terkait. “Miris kita melihat kondisi ini. Di saat Menteri Ketenagakerjaan gencar menyosialisasikan K3, justru terjadi kecelakaan kerja di berbagai daerah, khususnya di Riau. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah perusahaan lalai atau sosialisasi dari dinas terkait yang masih minim?” ujar Hermansyah kepada media ini, Jumat (17/4/2026). Ia menegaskan, bahwa jajaran yang bertanggung jawab terhadap K3, termasuk Balai Besar K3 (BBK3), harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Upaya tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, promotif, hingga represif. “Pencegahan harus diperkuat. Jangan hanya bertindak setelah kejadian. Edukasi dan pengawasan harus dilakukan secara masif untuk menekan angka kecelakaan kerja secara signifikan,” tegasnya. Hermansyah juga mengingatkan bahwa keselamatan kerja bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban hukum yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pekerja. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam suatu proyek, mulai dari pemberi kerja hingga kontraktor, harus dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pekerjaan berisiko tinggi telah memenuhi seluruh persyaratan regulasi, termasuk keberadaan tenaga ahli K3 di perusahaan serta kompetensi operator yang dibuktikan dengan sertifikasi resmi. “Persoalannya bukan hanya pada kejadian kecelakaan, tetapi juga pada proses administrasi sejak awal. Apakah penetapan kontraktor sudah sesuai aturan? Apakah tenaga kerja yang dilibatkan memiliki kompetensi yang memadai? Ini harus menjadi perhatian serius,” jelasnya. Menurutnya, penerapan K3 di Riau tidak boleh hanya mengandalkan tindakan represif setelah insiden terjadi, tetapi harus mengedepankan langkah preventif guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja, meskipun target zero accident belum sepenuhnya tercapai. Secara regulasi, penerapan K3 wajib dipatuhi sesuai Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. KSPSI pun mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan. "Pelaksanaan K3 di Riau harus betul-betul maksimal. Apa yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja secara tidak langsung merupakan yang harus ditindak lanjuti. Apa lagi masalah K3 ini adalah masalah resiko kemanusiaan. Jadi jangan main-main menyangkut K3 ini," pungkas Herman.(*)

Verifikasi Dapodik Rampung, Kemendikdasmen Bidik Guru S1/D4 yang Belum Ikut PPG Guru Tertentu

Wed, 08 Apr 2026 00:27:12 +0700

JAKARTA,populisnews.com — Di tengah tuntutan mutu pembelajaran dan kesejahteraan pendidik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggencarkan penjaringan data guru yang hingga kini belum memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik). Pendataan ini menjadi pintu masuk agar mereka bisa segera mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu—jalur yang mengarah pada pengakuan profesional sekaligus hak tunjangan.

Siapa yang melakukan? Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Apa yang dilakukan? Mengidentifikasi guru aktif mengajar yang belum berserdik dan belum tercatat sebagai peserta/pendaftar PPG Guru Tertentu. Di mana cakupannya? Secara nasional, mencakup sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Langkah ini dilakukan setelah Ditjen GTK menuntaskan verifikasi menyeluruh terhadap data guru aktif mengajar. Verifikasi tersebut menyisir data pada seluruh satuan pendidikan dalam Dapodik, sehingga kementerian dapat memetakan kelompok guru yang seharusnya menjadi sasaran program, tetapi belum masuk proses pendaftaran.

Mengapa penjaringan ini penting? Karena PPG dan Serdik bukan sekadar administrasi. Bagi guru, Serdik menjadi prasyarat pengakuan sebagai pendidik profesional dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, termasuk akses pada Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai ketentuan yang berlaku.

Lalu, kriteria guru yang menjadi sasaran pendataan ini apa? Mengacu informasi pada laman resmi PPG Kemendikdasmen, Jumat, 3 April 2026, kriteria utamanya ialah guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan berstatus aktif mengajar hingga tahun ajaran 2023/2024.

“Guru tertentu dalam sasaran penjaringan data ini adalah guru yang sudah memiliki kualifikasi S1/D4 dan berstatus aktif mengajar sampai 2023/2024,” demikian keterangan yang tercantum di laman tersebut.

Bagaimana cara guru mengecek statusnya? Kemendikdasmen menyebut guru dapat memeriksa data melalui tautan yang disediakan: https://s.id/antriangurubelumserdik. Jika nama guru tercantum dalam hasil penjaringan, tahap berikutnya adalah menunggu tindak lanjut sistem: ke depan, notifikasi khusus akan muncul pada akun InfoGTK masing-masing guru sebagai penanda proses lanjutan yang perlu dipenuhi.(*)

Siapkan Rp72,2 Triliun, Pemerintah Ubah Skema TPG Menjadi Transfer Bulanan

Fri, 30 Jan 2026 11:30:36 +0700

JAKARTA,Populisnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai merealisasikan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bulanan bagi Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND).

Kebijakan ini mengubah skema lama di mana tunjangan dibayarkan setiap tiga bulan sekali (triwulan). Langkah ini merupakan tindak lanjut komitmen pemerintah pada Hari Guru Nasional 2025 untuk menghadirkan penyaluran tunjangan yang lebih tepat waktu, akuntabel, dan transparan.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani menegaskan, perubahan skema ini adalah bentuk penghargaan atas profesionalisme guru.

“Penyaluran secara bulanan diharapkan memperkuat kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan peran utamanya sebagai pendidik,” ujar Nunuk di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Menurut Nunuk, tunjangan ini semestinya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan harian, tetapi juga peningkatan kualitas diri. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Kami mengajak para guru untuk terus menunjukkan kinerja terbaik dan menjadi garda terdepan mencerdaskan bangsa. Pendidikan bermutu hanya terwujud melalui guru yang profesional,” imbuhnya.

Untuk 1,2 Juta Guru

Sebagai bukti keseriusan, hingga akhir Januari 2026, Kemendikdasmen telah merekomendasikan penyaluran TPG bulan Januari bagi 1,2 juta guru ASND ke Kementerian Keuangan.

Adapun total proyeksi anggaran Tunjangan Profesi Guru ASN untuk tahun 2026 disiapkan sebesar Rp72,2 triliun. Waktu masuknya dana ke rekening guru akan menyesuaikan tahapan penyaluran yang berlaku.

Perubahan skema ini disambut positif para pendidik. Endah Wahyuningsih, Guru SDN Pehwetan 1 Kediri, mengaku sangat merasakan manfaat kebijakan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kemendikdasmen yang memenuhi janji pencairan TPG per bulan. Ini bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan kami,” ungkap Endah.

Senada, Guru TK Negeri Pembina Bantul, Zulianti menilai kebijakan ini berdampak langsung pada semangat kerja.

“Rasanya ada penghargaan yang lebih terasa atas usaha yang dilakukan secara berkelanjutan. Semoga kebijakan baik ini terus dipertahankan,” kata Zulianti.

Di sisi teknis, Kemendikdasmen memastikan penyaluran dilakukan melalui sistem terintegrasi data pendidikan nasional. Para guru diimbau memastikan data kepegawaian, pemenuhan beban kerja, dan status rekening bank dalam kondisi aktif agar tidak terjadi kendala pencairan.(*)

Sprezzata Resmi Perkenalkan Bodycare Lokal Aman dan Berkualitas

Tue, 03 Feb 2026 14:10:31 +0700

Bandung,populisnews.com – Industri kecantikan Tanah Air kembali mendapatkan warna baru dengan hadirnya brand bodycare lokal Sprezzata, yang resmi menggelar soft launching pada Sabtu (31/1/2026) di Duck & King Paskal, Bandung, Jawa Barat.

Lebih dari sekadar memperkenalkan produk, Sprezzata datang membawa pesan kuat tentang makna self-care. Brand ini mengajak perempuan Indonesia untuk kembali memberi perhatian pada perawatan kulit tubuh sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi diri sendiri—bukan sekadar rutinitas, apalagi kemewahan.

Acara peluncuran Sprezzata dihadiri oleh Komisaris Sprezzata Rita, Direktur Shalma Rahma, jajaran manajemen, keluarga, sahabat, para influencer, hingga dokter spesialis kulit kecantikan.

Kehadiran para ahli turut memperkuat kepercayaan terhadap kualitas formulasi dan keamanan produk Sprezzata Bodycare.

Dalam sambutannya, Rita dan Rahma mengangkat realitas kehidupan perempuan Indonesia yang kerap menjalani begitu banyak peran—mulai dari profesional, ibu, pasangan, hingga bagian dari masyarakat—hingga tanpa sadar menempatkan kebutuhan diri sendiri di posisi terakhir.

“Setiap hari perempuan memberi begitu banyak energi untuk orang lain—bekerja, mengurus keluarga, dan menjalani tanggung jawab sosial. Sayangnya, sering kali mereka lupa merawat diri sendiri,” ungkap Rahma.

Dari refleksi sederhana itulah, visi besar Sprezzata lahir. Bagi Rita dan Rahma, self-care bukanlah bentuk egoisme, melainkan wujud kesadaran untuk menghargai diri sendiri.

“Dari percakapan sederhana itu, lahir satu kalimat yang kini menjadi fondasi Sprezzata: kulit tubuhmu, investasimu,” tutur Rita.

Rita juga menyoroti kebiasaan umum di mana banyak perempuan memiliki rangkaian skincare wajah yang lengkap, namun belum memberikan perhatian yang sama pada perawatan kulit tubuh.

“Kita sangat telaten merawat wajah, tapi sering melupakan kulit tubuh. Padahal kulit tubuh setia menemani setiap aktivitas—saat lelah, sibuk, bahkan saat kita sedang berjuang,” tambahnya.

Berangkat dari kesadaran tersebut, Sprezzata Bodycare dirancang sebagai solusi perawatan tubuh yang praktis, nyaman, dan mudah dijadikan rutinitas harian, tanpa proses yang rumit.

“Kami percaya, investasi terbaik bukan yang instan, tetapi yang dilakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit, setiap hari,” jelas Rita.

Lebih dari sekadar peluncuran produk, momen ini menjadi awal perjalanan Sprezzata untuk tumbuh bersama perempuan—dan juga pria—yang memilih untuk lebih peduli pada dirinya sendiri.

“Self-care bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Inilah semangat yang kami bawa melalui Sprezzata Bodycare untuk perempuan Indonesia,” tegasnya.

Aman, Berkualitas, dan Mudah Diakses

Sprezzata Bodycare diproduksi di laboratorium profesional dan telah terdaftar di BPOM, sehingga aman digunakan sebagai perawatan harian. Produk ini diformulasikan dengan tekstur lembut, nyaman di kulit, serta cocok digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Didukung oleh tim berpengalaman, Sprezzata berkomitmen menghadirkan produk bodycare berkualitas yang mudah diakses oleh perempuan di seluruh Indonesia.

Saat ini, produk Sprezzata Bodycare sudah tersedia dan dapat dipesan melalui berbagai kanal digital:

Instagram: @sprezzata.ofc

TikTok: @sprezzata_ofc

Marketplace: Shopee & Tokopedia (Sprezzata Official Store)

Dengan semangat kulit tubuhmu, investasimu, Sprezzata hadir untuk menemani setiap langkah perempuan Indonesia dalam merawat diri—secara sederhana, aman, dan penuh makna.(*)

Soal Sengketa Pers di Bangka Belitung, Mahmud Marhaba: Polri Jangan Sampai Salah Prosedur

Fri, 30 Jan 2026 18:22:18 +0700

JAKARTA,populisnews.com — Penetapan tersangka terhadap salah seorang wartawan di Bangka Belitung oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung dinilai mengandung polemik dikalangan wartawan yang dinilai *menyalahi prosedural serius* dan mencerminkan lemahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Pers.

Hal tersebut disampaikan Mahmud Marhaba, Ketua Umum Pro Jurnalismedia Siber (PJS), yang juga Ahli Pers Dewan Pers. Dirinya secara tegas memaparkan satu per satu kekeliruan prosedural dalam penanganan perkara tersebut.

Kasus tersebut bermula dari laporan anggota DPR RI inisial RT yang menilai konten dari akun TikTok resmi sebuah media online sebagai bentuk pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan pejabat negara.

Menurut Mahmud, kesalahan pertama yang paling mendasar adalah keliru menempatkan objek perkara.

Konten yang dipersoalkan berasal dari akun TikTok resmi media yang terintegrasi langsung dengan website perusahaan pers.

Dalam konteks hukum pers, kondisi tersebut menjadikan konten itu bagian dari produk jurnalistik, bukan konten pribadi wartawan.

“Jika kontennya bersumber dari berita media dan dikelola redaksi, maka status hukumnya jelas sebagai karya jurnalistik. Tidak bisa diperlakukan seperti unggahan individu,” tegas Mahmud.

Kesalahan prosedural kedua, lanjut Mahmud, adalah melompati mekanisme penyelesaian sengketa pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas mengatur bahwa setiap sengketa pemberitaan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui hak jawab dan hak koreksi, sebelum dibawa ke Dewan Pers.

“Dalam kasus ini, jalur etik belum ditempuh secara utuh, tetapi aparat sudah masuk ke ranah pidana. Ini pelanggaran prosedur,” ujarnya.

Kesalahan ketiga yang dinilai krusial adalah mengabaikan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers. Dewan Pers memiliki mandat konstitusional untuk menilai apakah suatu karya jurnalistik, apakah ada pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak.

Tanpa penilaian tersebut, aparat dinilai tidak memiliki dasar yang sah untuk memproses pidana.

Mahmud menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembajakan kewenangan etik oleh aparat penegak hukum.

Kesalahan keempat, Polri dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan.

Putusan MK menegaskan bahwa karya jurnalistik tidak boleh langsung dipidana selama masih berada dalam koridor jurnalistik dan belum diuji melalui mekanisme Dewan Pers.

“Putusan MK itu mengikat. Bukan sekadar imbauan. Ketika itu diabaikan, maka yang terjadi adalah kriminalisasi,” tegas Mahmud.

Kesalahan kelima adalah salah memahami posisi pejabat publik dalam demokrasi. Laporan yang menjadi dasar perkara berasal dari seorang pejabat publik.

Dalam prinsip demokrasi dan hukum pers, pejabat publik memiliki ambang kritik yang lebih luas dan tidak boleh menggunakan instrumen pidana untuk merespons kritik media.

“Pejabat publik tidak boleh anti kritik. Kritik pers adalah bagian dari fungsi kontrol sosial,” katanya.

Kesalahan keenam, Mahmud menilai aparat gagal membedakan antara pelanggaran etik dan perbuatan pidana.

Sekalipun terdapat kekurangan dalam keberimbangan atau verifikasi, penyelesaiannya adalah melalui mekanisme etik, bukan pemidanaan.

“Etik diuji dengan etik. Pidana adalah ultimum remedium. Ini prinsip dasar hukum,” ujar Mahmud.

Kesalahan ketujuh adalah potensi efek gentar (chilling effect terhadap kebebasan pers.

Penetapan tersangka terhadap wartawan, tanpa melalui mekanisme Dewan Pers, dinilai akan menciptakan ketakutan struktural di kalangan jurnalis, terutama di daerah.

“Jika ini dibiarkan, semua wartawan bisa dibungkam dengan laporan pidana. Ini berbahaya bagi demokrasi lokal,” tegasnya.

Mahmud menegaskan bahwa kritiknya bukan ditujukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan untuk meluruskan arah penegakan hukum agar tidak keluar dari rel konstitusi.

“Pers boleh dikritik, wartawan bisa keliru. Tapi negara tidak boleh salah prosedur. Karena ketika negara salah prosedur, yang rusak bukan hanya satu kasus, tapi sistem,” pungkas Mahmud Marhaba.(*)

Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti Usulan Persetujuan RTRW Kabupaten Rokan Hilir

Fri, 30 Jan 2026 18:14:08 +0700

Jakarta,populisnews.com – Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Bistamam, melakukan kunjungan kerja sekaligus koordinasi strategis ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (29/1/2026) yang lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat penerbitan rekomendasi Persetujuan Substansi (Persub) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati H Bistamam diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Bupati turut didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H Sarman Syahroni, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Rohil, Khoirul Fahmi, ST, MT.

Bupati H Bistamam menegaskan pentingnya percepatan pengesahan RTRW sebagai landasan utama pembangunan daerah. Menurutnya, kepastian tata ruang akan memberikan kepastian hukum bagi investasi serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir.

"Kami berharap dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN agar dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hilir ini dapat segera disahkan. Dengan demikian, program-program strategis daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak terkendala persoalan zonasi lahan," ujar Bupati.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawal dan menyelesaikan persoalan tata ruang. Ia menekankan bahwa penyusunan RTRW harus selaras dengan kebijakan nasional, khususnya terkait perlindungan kawasan hutan, pengendalian alih fungsi lahan, serta penetapan lahan pangan berkelanjutan.

"Kementerian ATR/BPN akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan memberikan asistensi teknis. Kami berharap seluruh persyaratan yang masih diperlukan dapat segera dilengkapi sehingga persetujuan substansi RTRW Kabupaten Rokan Hilir dapat diterbitkan dalam waktu dekat," kata Nusron.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, menyampaikan harapannya agar koordinasi yang telah dilakukan dapat mempercepat proses penerbitan RTRW.

"Kita berharap melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN RI dapat segera menerbitkan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Rokan Hilir, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan terarah," ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir optimistis proses penetapan RTRW dapat segera diselesaikan demi mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

Dorong Pertanian Ramah Lingkungan, ITP2I Gelar Pelatihan Penapisan Jamur Trichoderma di Desa Simpang Beringin

Thu, 29 Jan 2026 16:14:40 +0700

PELALAWAN (Populisnews) -Dalam upaya mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I) menggelar Pelatihan Penapisan Jamur Trichoderma di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini bertujuan membekali petani dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan mikroorganisme lokal sebagai bahan pembuatan pupuk hayati sekaligus pengendali penyakit tanaman.

Kegiatan yang mengusung judul Penyuluhan dan Pelatihan Penapisan Jamur Trichoderma dari Lapangan untuk Pembuatan Pupuk Hayati dan Pengendali Penyakit Tanaman ini diketuai oleh Fradilla Swandi, S.P., M.P., dengan anggota tim Cecilya Silalahi, S.P., M.Sc., Febrianti, S.P., M.Si., Nursyam Arrozi, S.P., M.Si., Yudia Azmi, S.P., M.Si., serta Ir. Widya Laila, S.T., M.T., IPM., Asean Eng.

Kegiatan ini juga melibatkan beberapa orang mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia diantaranya Lulu Nurul Wahida, Muhammad Rio Pratama dan Ronal Castro sebagai bagian dari pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti secara antusias oleh ibu-ibu Kelompok Wanita Tani (KWT) Beringin Sukses. Para peserta mendapatkan penyuluhan mengenai peran jamur Trichoderma sebagai mikroorganisme bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah serta menekan perkembangan penyakit tanaman.

Tidak hanya bersifat teoritis, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pelatihan langsung penapisan jamur Trichoderma dari lapangan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk hayati dan agen pengendali penyakit tanaman secara ramah lingkungan.

Ketua tim pengabdian, Fradilla Swandi, S.P., M.P., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani agar mampu memanfaatkan sumber daya hayati lokal secara mandiri. “Kami berharap ilmu dan keterampilan yang diberikan dapat diaplikasikan langsung di lahan pertanian sehingga mampu menekan biaya produksi dan mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Sekretaris Desa Simpang Beringin, Bapak Suhartono, S.Sos. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan program pengabdian masyarakat oleh ITP2I. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, khususnya KWT, karena memberikan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat terus berlanjut di masa mendatang. Program seperti ini sangat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia diharapkan terus berperan aktif dalam mendukung pengembangan pertanian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberdayaan masyarakat pedesaan.***

Kontribusi berita : Wahyu Widodo

Sekolah Garuda Diusulkan di Rokan Hilir, Kolaborasi DPR RI dan Pemda Dorong Pemerataan Pendidikan

Wed, 28 Jan 2026 16:24:32 +0700

Jakarta,populisnews.com – Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di sektor pendidikan. Dukungan tersebut disampaikan saat ia mendampingi Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Bistamam, dalam kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, Rabu (28/1/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Mendiktisaintek RI Prof Brian Yuliarto, PhD, didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media Massa M Fajar Shiddieq serta Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi Adi Nuryanto, dan difokuskan pada pembahasan usulan pembangunan Sekolah Garuda di Kabupaten Rokan Hilir. Program ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang menguasai bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Turut mendampingi Bupati Rohil dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas PUTR Khoirul Fahmi, Kepala Bapperida Benny Martedi, serta Kepala Dinas Kominfotiks Mursal.

Dalam kesempatan itu, Karmila Sari yang selama ini konsisten mengawal isu pendidikan di Daerah Pemilihan Riau I, menyatakan komitmennya untuk memastikan usulan pembangunan Sekolah Garuda di Rokan Hilir menjadi perhatian dan prioritas di tingkat pusat.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Garuda di Rokan Hilir sangat relevan mengingat posisi geografis daerah tersebut yang strategis di wilayah pesisir Provinsi Riau. Selain itu, Rokan Hilir termasuk wilayah 3T dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di tiga terendah dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau, yang juga menjadi salah satu kriteria pendirian Sekolah Garuda.

"Kita ingin anak-anak berprestasi di Rokan Hilir tidak perlu pergi jauh ke luar daerah untuk mendapatkan pendidikan unggulan. Sekolah Garuda diharapkan menjadi inkubator pemimpin bangsa yang inklusif, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berstandar internasional," tegas politisi Partai Golkar.

Menanggapi hal itu, Mendiktisaintek Prof Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan dukungan dari DPR RI. Ia menegaskan bahwa Sekolah Garuda merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita ke-4, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Aspirasi ini akan segera kami kaji secara mendalam dan hasilnya akan kami laporkan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut, khususnya terkait penambahan titik pembangunan Sekolah Garuda baru," ujar Prof. Brian.

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir H Bistamam menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Garuda merupakan harapan besar masyarakat Rohil untuk memiliki fasilitas pendidikan unggulan di daerahnya.

"Kami membawa aspirasi masyarakat Rokan Hilir yang mendambakan hadirnya pusat pendidikan berkualitas internasional. Sekolah Garuda akan menjadi penggerak utama peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah agar mampu bersaing di tingkat global," ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyiapkan lahan seluas 25 hektare yang berlokasi strategis serta dinilai aman dari potensi bencana. Lahan tersebut juga telah ditinjau langsung bersama tim kementerian guna memastikan kelayakan teknis pembangunan.

Sebagai informasi, Sekolah Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang tidak hanya menitikberatkan pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, dan penguasaan teknologi mutakhir dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.(*)

Usung Perawatan Tubuh Nyaman, Sprezzata Hadir Warnai Industri Bodycare Indonesia

Tue, 27 Jan 2026 11:49:36 +0700

Jakarta,populisnews.com – Tren perawatan tubuh yang kian menjadi bagian gaya hidup mendorong lahirnya berbagai inovasi di industri kecantikan nasional. Menangkap kebutuhan tersebut, brand bodycare lokal Sprezzata hadir menawarkan produk perawatan tubuh yang aman, berkualitas, dan dirancang untuk menemani aktivitas harian masyarakat modern.

Di bawah naungan CV Sprezzata Global Care, rangkaian produk Sprezzata dijadwalkan resmi meluncur pada 31 Januari 2026. Kehadirannya diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan produk bodycare yang bukan hanya nyaman digunakan, tetapi juga terpercaya untuk pemakaian sehari-hari.

Sprezzata Bodycare diproduksi di laboratorium profesional dan telah terdaftar resmi di BPOM, sehingga aman digunakan secara rutin. Fokus utamanya sederhana: memberikan manfaat nyata tanpa ribet, dengan standar mutu yang tinggi.

Brand ini dipimpin oleh Shalma Rahma, sosok perempuan muda visioner yang percaya bahwa perawatan kulit bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk investasi jangka panjang untuk rasa percaya diri—baik bagi perempuan maupun pria.

“Sprezzata lahir dari kebutuhan akan bodycare yang praktis, aman, dan tetap terasa menyenangkan saat digunakan setiap hari,” ungkap Rahma.

Senada dengan itu, Rita, Komisaris Sprezzata Global Care, menjelaskan bahwa Sprezzata menyasar wanita dan pria usia produktif yang aktif, peduli kebersihan diri, dan ingin tampil percaya diri dalam berbagai aktivitas.

“Target kami cukup luas, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Intinya, siapa pun yang membutuhkan bodycare berkualitas dan nyaman dipakai sehari-hari,” jelasnya.

Untuk memudahkan konsumen, Sprezzata mengandalkan pemasaran digital. Produk dapat dibeli melalui media sosial dan marketplace resmi:

Instagram: @sprezzata.ofc

TikTok: @sprezzata_ofc

Shopee & Tokopedia: Sprezzata

Tak hanya fokus pada penjualan produk, Sprezzata juga membuka peluang reseller dan dropship tanpa sistem multilevel. “Kami ingin sistem yang simpel, transparan, dan bisa diakses siapa saja,” tambah Rita.

Di tengah ketatnya persaingan industri bodycare, Sprezzata memilih untuk fokus pada kualitas produk, konsistensi formula, serta branding yang kuat. Edukasi produk, klaim yang jujur, dan pengalaman pemakaian nyata menjadi kunci dalam membangun kepercayaan konsumen.

Pada peluncuran perdananya, Sprezzata akan menghadirkan empat produk bodycare yang saling melengkapi untuk perawatan tubuh harian. Setiap produk dirancang dengan aroma segar, tekstur nyaman, dan manfaat yang langsung terasa.

“Semuanya kami rancang sesuai dengan tagline Sprezzata, ‘Kulit tubuhmu investasimu’,” ujar Rita.

Ke depan, Sprezzata menargetkan diri menjadi brand bodycare lokal terpercaya yang lekat dengan gaya hidup bersih, sehat, dan penuh percaya diri masyarakat Indonesia.

“Kami ingin Sprezzata bukan sekadar produk, tapi partner keseharian dalam merawat diri,” tutupnya. (*).

Nama Dicatut di Tender UIN Suska, Direktur CV Sukses Mandiri Mengamuk: “Kami Tidak Pernah Ikut!”

Tue, 09 Dec 2025 20:11:31 +0700

Pekanbaru,jakarta.populisnews.com - Dugaan monopoli proyek pengadaan barang dan jasa di UIN Suska Riau semakin menguat. Salah satu perusahaan yang namanya tercantum sebagai pemenang puluhan paket pekerjaan, CV Sukses Mandiri, dengan tegas membantah keterlibatannya dan menyebut hal itu sebagai fitnah serius.

Bantahan tersebut disampaikan Direktur Utama CV Sukses Mandiri, Amat Kodri, saat dikonfirmasi media pada Selasa (9/12/2025). Ia menegaskan perusahaannya tidak pernah sekalipun mengikuti proses tender di lingkungan UIN Suska Riau.

“Tidak benar. Kami tidak pernah mengajukan penawaran untuk ikut tender proyek di UIN,” tegasnya melalui sambungan telepon.

Kodri mengaku terkejut ketika mengetahui nama perusahaannya tercantum sebagai pemenang 24 paket pekerjaan senilai Rp805 juta sebagaimana diberitakan sejumlah media.

“Saya kaget, kok ada nama perusahaan saya di sana? Kami tidak pernah teken kontrak, tidak teken cek pencairan, dan tidak pernah bertemu pihak kampus UIN Suska,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada satu pun proses administrasi yang pernah dilakukan pihaknya terkait proyek tersebut.

Kodri menambahkan, pihaknya akan segera meminta klarifikasi resmi kepada UIN Suska Riau. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan nama perusahaan, ia memastikan akan menempuh jalur hukum.

“Jika benar nama perusahaan kami dicatut, kami akan melakukan somasi, baik pidana maupun perdata,” tegasnya.

Indikasi Rekayasa Pengadaan?

Bantahan CV Sukses Mandiri membuka dugaan baru bahwa ada kemungkinan rekayasa atau pencatutan nama perusahaan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di kampus tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak Rektor maupun Pembantu Rektor II UIN Suska Riau belum memberikan klarifikasi.

57 Paket Untuk Satu Perusahaan

Sebelumnya diberitakan, proses pengadaan di UIN Suska Riau tahun 2025 menuai sorotan setelah data pada situs resmi LKPP menampilkan hasil pemenang tender yang janggal.

Dalam laman tersebut, CV Makmur Jaya tercatat memborong 57 paket pekerjaan dengan total nilai Rp4,57 miliar. Sementara CV Sukses Mandiri disebut memperoleh 24 paket dengan nilai Rp805 juta.

Namun keanehan muncul ketika website LKPP yang memuat data tersebut mendadak tidak bisa diakses. Publik kini mempertanyakan, ada apa dengan pengadaan di UIN Suska Riau?(*)

Direktur Yayasan Gambut Ungkap Terobosan Agroforestri Kelapa–Kopi untuk Selamatkan Lahan Gambut

Sat, 06 Dec 2025 15:36:09 +0700

Pekanbaru,jakarta.populisnews - Seminar Nasional Pertanian Berkelanjutan (SENAPELAN) ke-3 yang digelar Fakultas Pertanian Universitas Riau kembali menjadi ruang strategis bagi para pakar nasional untuk menawarkan solusi konkret terhadap tantangan pembangunan pertanian di Indonesia.

Salah satu pemaparan yang mencuri perhatian datang dari Direktur Yayasan Gambut, Mulyadi, S.P., yang mempresentasikan model inovatif Agroforestri Kelapa–Kopi berbasis ekosistem gambut.

Mengusung tema besar “Inovasi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Daya Saing Kelapa Indonesia di Era Globalisasi dan Perubahan Iklim”, kegiatan yang berlangsung di Pekanbaru ini dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, Dr. Ahmad Rifai, S.P., M.P. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar dunia.

Solusi Agroforestri untuk Gambut

Dalam sesi yang dipandu oleh Dr. Isna Rahma Dini, S.Pi., M.Si., Mulyadi memaparkan konsep agroforestri yang memadukan tanaman kelapa dengan kopi Liberika sebagai komoditas yang sangat adaptif terhadap kondisi gambut.

Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, namun juga berfungsi menjaga ekosistem gambut yang selama ini rentan terhadap degradasi dan kebakaran.

“Model Agroforestri Kelapa–Kopi ini kami rancang bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga fungsi ekologis gambut agar tetap stabil dan produktif,” ungkapnya.

Mulyadi menjelaskan bahwa sistem tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain, memaksimalkan pemanfaatan lahan tanpa membuka kawasan baru, menjaga fungsi ekologis gambut tetap berjalan, menurunkan risiko kebakaran dan kerusakan lahan, mendukung pertanian rendah emisi, serta memberikan dua sumber pendapatan bagi petani.

Kopi Liberika Komoditas Unggul di Lahan Gambut

Direktur Yayasan Gambut menegaskan bahwa kopi Liberika telah terbukti menjadi tanaman yang paling adaptif di kawasan gambut dataran rendah.

Ia menyebutkan sejumlah keunggulan tanaman ini, di antaranya: toleran terhadap tanah masam dan basah, ukuran tanaman dan buah yang lebih besar, serta memiliki produktivitas baik pada lahan gambut tanpa perlu rekayasa lingkungan ekstrem.

“Liberika ini punya ketahanan alami yang membuatnya ideal untuk dikembangkan berdampingan dengan kelapa di lahan gambut,” terangnya.

Tantangan dan Harapan

Dalam paparannya, Mulyadi juga menyampaikan bahwa model agroforestri ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekologis, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat gambut, terutama petani kecil yang sangat bergantung pada keberlanjutan lahan.

“Kami ingin menghadirkan pendekatan yang menyentuh tiga aspek sekaligus—lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Mulyadi.

Riset Kelapa dan Diseminasi Pengetahuan

Selain pemaparan dari Yayasan Gambut, SENAPELAN 2025 juga menampilkan sesi diseminasi penelitian yang diikuti peneliti dari berbagai kategori, mulai dari dosen, mahasiswa, guru hingga peneliti umum. Sesi ini menjadi wadah penting untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi riset di bidang pertanian kelapa dan pertanian berkelanjutan.

Seminar ditutup dengan komitmen bersama agar SENAPELAN terus menjadi agenda rutin yang menghubungkan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan implementasi teknologi di lapangan. Dengan demikian, pembangunan pertanian kelapa nasional dapat diwujudkan secara inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.(*)

Rekor Abdul Wahid di Rasuah

Wed, 05 Nov 2025 07:16:40 +0700

JAKARTA (Populisnews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya. Abdul Wahid telah tiba di Jakarta hari ini untuk pemeriksaan.

KPK belum menjelaskan detail kasus yang membuat Abdul Wahid kena OTT pada Senin (3/11). KPK mengatakan ada sejumlah uang yang diamankan dalam OTT itu.

Pihak yang ditangkap KPK masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka

Pria yang juga menjabat Ketua DPW PKB Riau ini tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025), usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin malam.

Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalan layang (fly over) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan (PUPR PKPP) Riau.

Pantauan di lokasi, Abdul Wahid tiba sekitar pukul 09.35 WIB mengenakan kaus putih, celana hitam, dan masker. Ia tiba tanpa memberi keterangan kepada awak media, dan hanya melambaikan tangan lalu langsung masuk ke lobi KPK.

Dengan digelandangnya Abdul Wahid ke gedung Merah Putih menjadi rekor tersendiri bagi putra kelahiran Indragiri Hilir ini, dia menggenapkan rekor Gubernur Riau ke 4 yang di cokok KPK karena tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya ada Gubri terdahulu sudah lebih dulu merasakan gerakan senyap KPK dan menjadi penghuni hotel prodeo dalam waktu lama, diantaranya Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun. Abdul Wahid jadi penerus ke empat dari penguasa kantor Gubernur Riau yang berurusan dengan lembaga anti rasuah.

Jabatan Gubernur Riau tersingkat saat ini yang tercatat adalah milik Abdul Wahid. Ia menjabat sebagai Gubernur Riau sejak dilantik pada 20 Februari 2025 namun hanya bertahan selama sekitar 9 bulan atau tepatnya 256 hari sebelum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 November 2025. Penangkapan ini menjadikan masa jabatan Abdul Wahid sebagai gubernur yang sangat singkat dalam sejarah Riau.

Sebelumnya, masa jabatan gubernur biasanya berlangsung selama 5 tahun penuh sesuai periode yang ditetapkan. Namun, kasus korupsi dan penangkapan beberapa gubernur Riau menjadikan masa jabatan mereka terpotong, dengan Abdul Wahid menjadi contoh terkini yang paling singkat.

Sedangkan untuk tingkat Indonesia, apa yang dilakukan Abdul Wahid memiliki rekor tersendiri secara nasional. Karena mantan anggota DPR RI menjadi satu satunya Kepala Daerah di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang menjadi terduga birokrat korup.

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, OTT tersebut terkait dengan dugaan tindak pemerasan anggaran di Dinas PUPR Riau.

Saat ini, KPK tengah fokus melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang yang saat ini sudah berada di gedung Merah Putih KPK Jakarta, salah satunya Gubri Abdul Wahid.

"Penyidik fokus melakukan pemeriksaan intensif terhadap 10 orang. Besok siang akan diumumkan statusnya," kata Budi, selasa (4/11/2025) malam.

KPK mengungkapkan keprihatinannya lantaran Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diusut lembaga antirasuah tersebut.

“Kami menyampaikan keprihatinan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025)***

Semangat Petani di Bengkalis Menyala, Kini Kopi Numpang di Sawit

Wed, 29 Oct 2025 13:56:17 +0700

BENGKALIS, Populisnews.com - Di bawah rindang pohon sawit dan tanah gambut yang lembab, semangat baru tengah tumbuh. Bukan hanya batang kopi yang ditanam hari itu, tetapi juga harapan para petani Desa Temiang, Kecamatan Bandar Laksamana, untuk masa depan pertanian yang lebih berkelanjutan.

Dengan cangkul di tangan dan langkah mantap, para peserta Workshop Agroforestry Budidaya Tumpang Sari Kopi di Kebun Sawit bergerak menuju lahan percontohan. Di sanalah, Joni Irawan, instruktur berpengalaman di bidang perkebunan, berdiri memberi arahan. Suaranya tegas, namun bersahabat, menuntun para petani memahami teknik penanaman kopi di sela-sela pohon sawit.

“Bapak dan ibu, yang perlu diperhatikan dalam hal bertani adalah prosedur. Ikuti standar operasional (SOP) yang sudah saya sampaikan,” pesannya penuh penekanan.

Joni Irawan mencontohkan penanaman kopi sesuai SOP kepada peserta workshop

Satu per satu peserta menunduk, menggali tanah, lalu menanam bibit Kopi Liberika di antara gawangan sawit. Suara pacul berpadu dengan tawa dan obrolan ringan, menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat. Dari kejauhan, deretan bibit kopi tampak seperti titik-titik hijau baru di antara batang sawit yang menjulang.

Joni tak bosan memberi contoh dan menegaskan pentingnya ketelitian. “Kalau jarak sawit delapan meter, cukup satu pohon kopi di tiap gawangan. Setiap empat meter kita tanam satu pohon. Tujuannya agar kopi tumbuh baik tanpa mengganggu panen sawit,” jelasnya sambil memperbaiki posisi tanam.

Lebih dari sekadar praktik lapangan, kegiatan ini menjadi simbol perubahan pola pikir. Para petani kini mulai melihat bahwa kebun sawit pun bisa menjadi ruang bagi keberagaman tanaman. Ini sebuah langkah kecil menuju agroforestry yang ramah lingkungan dan berdaya saing.

“Harapan kami, desa ini bisa menjadi desa binaan. Kami akan terus mendampingi petani agar tumpang sari kopi-sawit ini benar-benar membawa manfaat,” tutur Joni menutup sesi lapangan.

Usai menanam, peserta kembali ke aula dengan wajah penuh kepuasan. Mulyadi, selaku Direktur Yayasan Gambut, berdiri di depan ruangan sambil tersenyum lega. “Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa. Kegiatan ini berhasil mempertemukan pengetahuan akademisi dengan kearifan lokal petani. Semoga semangat ini menular ke desa-desa lain,” ucapnya saat menutup kegiatan yang digelar bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut.

Sebelum bubar, peserta menerima sertifikat dan berfoto bersama. Di luar aula, aroma tanah yang baru digemburkan masih tercium seolah mengabarkan bahwa di bawah naungan sawit, secangkir harapan baru sedang tumbuh.(*)

Kepemimpinan Leo Nardo di PGRI Terpojok, Ini Kata Tokoh Pendidikan Pelalawan

Fri, 24 Oct 2025 07:20:27 +0700

PELALAWAN (Populisnews) — Tokoh pendidikan Kabupaten Pelalawan, MD. Rizal turut memberi tanggapan terkait kepemimpinan Leo Nardo di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pelalawan, selain pegang kendali atas wadah organisasi cikgu ni, Leo juga memegang jabatan sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan. Jabatan ganda yang berpotensi konplik kepentingan kini disorot publik.

Dalam pernyataannya kepada Media, M. D. Rizal menyampaikan pandangan yang menyejukkan namun tegas. Menurutnya, rangkap jabatan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PGRI bukanlah hal yang patut dilakukan dalam konteks organisasi profesi.

“Menurut pendapat saya sebagai mantan Kadis Pendidikan, jabatan Kepala Dinas dan Ketua PGRI itu tidak elok bila disatukan. Dari sudut pandang organisasi profesional seperti PGRI, hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan,” ujar M. D. Rizal, Kamis (23/10/2025).

Mantan Kadisdik Pelalawan ini menambahkan bahwa PGRI seharusnya berdiri di atas kemandirian dan kebebasan dari segala bentuk tekanan, baik dari kekuasaan birokrasi maupun kepentingan politik.

“PGRI harus bebas dari unsur tekanan apa pun, karena PGRI merupakan organisasi profesi. Di sana tempat guru memperjuangkan hak dan martabatnya, bukan untuk kepentingan pejabat atau kelompok tertentu,” tegasnya.

M. D. Rizal juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan marwah organisasi guru. Menurutnya, setiap kebijakan organisasi, terutama yang menyangkut iuran dan kegiatan, harus dilandasi semangat gotong royong dan keterbukaan, bukan paksaan atau tekanan struktural.

“Guru adalah insan yang berilmu, mereka tahu apa yang pantas dan apa yang tidak. Jangan sampai organisasi profesi yang mulia ini kehilangan arah karena kepentingan pribadi,” ujarnya penuh makna.

Ia berharap persoalan ini dapat menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak agar dunia pendidikan di Pelalawan tetap bersih, bermartabat, dan jauh dari aroma politik kekuasaan.

“Mari kita kembalikan roh PGRI seperti dulu wadah perjuangan guru, bukan alat kepentingan siapa pun. Bila PGRI kuat dan mandiri, maka pendidikan kita juga akan bermartabat,” tutupnya.***

Direktorat PAUD Ajak Guru dan Masyarakat Kembangkan Pembelajaran Digital Bermutu

Thu, 16 Oct 2025 12:43:24 +0700

JAKARTA,populisnews.com - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, dunia pendidikan anak usia dini terus beradaptasi menghadapi era baru pembelajaran kreatif. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), meluncurkan Lomba Konten Pembelajaran Digital Interaktif PAUD Tahun 2025.

Mengusung tema “Kreativitas Tanpa Batas: Media Digital Interaktif Mewujudkan PAUD Bermutu untuk Semua”, kegiatan ini menjadi wadah bagi guru, pendidik, pengelola lembaga, dan masyarakat umum dalam menghadirkan pembelajaran digital yang ramah anak, menyenangkan, dan bermakna.

Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, mengatakan lomba ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong guru menjadi kreator pembelajaran digital, bukan sekadar pengguna teknologi. “Kami ingin anak-anak Indonesia belajar dengan gembira melalui media digital yang aman dan bermutu,” ujarnya.

Lomba ini dibagi dalam dua kategori, yakni Materi Interaktif dan Gim Edukasi. Pada kategori Materi Interaktif, peserta dapat mengirim karya berupa buku digital interaktif atau video pembelajaran interaktif. Sedangkan pada kategori Gim Edukasi, karya berfokus pada permainan yang mendidik dan menghibur.

Setiap karya wajib mendorong anak berinteraksi aktif, seperti meng-klik, mencocokkan gambar, menebak suara, atau menyusun puzzle. Untuk buku digital, jumlah halaman maksimal adalah 20, sementara video berdurasi maksimal tujuh menit dalam format landscape (16:9) dan resolusi minimal 720p. Sementara gim edukasi harus memuat minimal tiga aktivitas permainan yang intuitif dan mudah dipahami anak.

Dalam penyusunan karya, peserta hanya boleh memilih satu capaian pembelajaran dari fase fondasi, yakni Nilai Agama dan Budi Pekerti, Jati Diri, atau Dasar-dasar Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni. Setiap capaian dapat dikembangkan melalui berbagai tema seperti Diri Sendiri, Makhluk Ciptaan Tuhan, Indonesia Negeriku, Lingkungan, Pekerjaan, serta Makanan dan Minuman.

Direktorat PAUD juga membuka kesempatan bagi peserta untuk memilih tema lain yang kontekstual, asalkan sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. “Kami ingin karya yang lahir dari pengalaman nyata anak-anak di sekitarnya, agar setiap konten terasa dekat dan menyentuh hati mereka,” tambah Nia.

Proses penilaian dilakukan melalui dua tahap, yakni administratif dan substansi. Penilaian administratif meliputi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format karya, sementara penilaian substansi menilai aspek keamanan, kebahasaan, kesesuaian dengan karakteristik PAUD, serta inklusivitas.

Dari seluruh karya yang masuk, panitia akan memilih Juara 1, 2, dan 3, Juara Favorit, serta 200 Pemenang Inspiratif dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Setiap peserta yang memenuhi ketentuan akan memperoleh sertifikat resmi, sementara karya pemenang akan dipublikasikan melalui platform Rumah Pendidikan di laman Ruang Murid.

Selain kompetisi, lomba ini juga diharapkan menjadi momentum transformasi digital di dunia pendidikan anak usia dini. Melalui karya-karya kreatif dan aman, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi cerdas digital, kreatif, dan berkarakter.

“Pembelajaran digital bukan untuk menggantikan peran guru, tetapi memperkaya pengalaman belajar anak. Teknologi harus menjadi jembatan menuju masa depan pendidikan yang inklusif dan menggembirakan,” tutur Nita Priyanti, salah satu tim penyusun pedoman lomba.

Pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung mulai 10 Oktober hingga 31 Oktober 2025. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan ketentuan lomba dapat diakses melalui situs resmi paudpedia.kemendikdasmen.go.id/lombakontendigitalinteraktif.

Dengan semangat “Kreativitas Tanpa Batas”, Direktorat PAUD mengajak seluruh insan pendidikan berpartisipasi menciptakan karya yang bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan karakter kebangsaan. Karena di setiap klik, warna, dan suara digital, tersimpan harapan besar untuk masa depan anak-anak Indonesia.(*)

Pemkab Pelalawan Apresiasi Lurah Kerinci Timur sebagai Inovator Terinovatif 2025

Mon, 13 Oct 2025 13:21:07 +0700

Pangkalan Kerinci (Populisnews.com) -Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Ridho Afalda, S.STP., M.Si, kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pelalawan ke-26 tahun 2025, ia dinobatkan sebagai Inovator Terinovatif Kabupaten Pelalawan kategori ASN dan PPPK oleh Pemerintah Daerah Pelalawan.

Penghargaan ini bukan yang pertama bagi Ridho. Sebelumnya, ia juga berhasil meraih predikat serupa pada tahun 2023 dan 2024, menjadikannya satu-satunya lurah di Pelalawan yang meraih gelar inovator terinovatif tiga tahun berturut-turut.

Sejak awal bertugas di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Ridho telah melahirkan 12 inovasi yang berorientasi pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi lokal. Ia menekankan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar, namun yang terpenting adalah kolaborasi, semangat, dan rasa tanggung jawab untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, ini Allah yang mudahkan. Semoga ke depan kelurahan kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan upaya semaksimal mungkin dan semampu kita bersama dalam membantu pimpinan menghadirkan setiap solusi,” ujar Ridho Afalda usai menerima penghargaan tersebut.

Menurutnya, semangat berkarya dan berbuat untuk negeri adalah keharusan bagi setiap ASN, PPPK, dan tenaga honorer, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Ia berharap, capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan.

Dedikasi dan komitmen Ridho dalam melahirkan berbagai inovasi terbukti telah memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di wilayah Pangkalan Kerinci Timur. Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa semangat perubahan dan kreativitas aparatur pemerintah daerah mampu menjadi motor penggerak kemajuan Kabupaten Pelalawan. ***

Lewat PKBM Anugrah Ilahi, Komnas PA Pelalawan Kembalikan Anak Putus Sekolah ke Dunia Pendidikan

Sun, 05 Oct 2025 10:06:38 +0700

Pelalawan (Populisenews.com)-KOMNAS Perlindungan Anak (KOMNAS PA) Kabupaten Pelalawan kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya di bidang pendidikan. Melalui program kepedulian sosial, lembaga ini membantu seorang siswa putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui program Paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anugerah Ilahi secara gratis.

Ketua Komnas PA Kabupaten Pelalawan, Erik Suhenra S. I. Kom menyampaikan, bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif membantu anak-anak yang terhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi untuk kembali menempuh pendidikan.

“Alhamdulillah, hari ini kita bantu satu anak yang sebelumnya putus sekolah agar bisa belajar kembali melalui program Paket B di PKBM Anugrah Ilahi. Semua biaya pendidikan digratiskan oleh PKBM Anugerah Ilahi agar tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk berhenti belajar,” ujarnya, Sabtu (4/10/2025).

Founder Komunitas Sahabat Jum'at ini juga menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya nyata Komnas PA Pelalawan dalam mendorong pemenuhan hak anak atas pendidikan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Kita ingin menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan tanpa terkecuali. Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depannya hanya karena faktor ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PKBM Anugerah Ilahi Sri Sandra Dewi S.Pd menyampaikan apresiasi atas dukungan Komnas PA Kabupaten Pelalawan.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Komnas PA. Ini langkah mulia, karena dengan pendidikan, anak-anak kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik,” ujar pengelola PKBM Anugerah Ilahi.

Program bantuan pendidikan ini juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Banyak yang menilai langkah Komnas PA sebagai inspirasi dan bentuk nyata kepedulian terhadap generasi muda di Kabupaten Pelalawan.

“Kami berharap program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak anak putus sekolah yang bisa kembali belajar dan meraih cita-citanya,” ungkap salah satu warga.***

Kasus Keracunan MBG Marak, Ketua KOMNAS PA Riau Minta Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Sat, 04 Oct 2025 14:39:01 +0700

Pekanbaru (Populisnews.com)-Program pembagian makanan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya menjadi upaya peningkatan gizi anak sekolah justru menimbulkan masalah serius dengan maraknya kasus sejumlah siswa diduga mengalami keracunan. Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) Provinsi Riau, Benny F Gunawan.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas PA, Benny F Gunawan, Sabtu (4/10/2025) kepada awak media. Dia sangat menyayangkan kejadian keracunan yang terjadi dibeberapa daerah. Namun kita berharap kedepan tidak ada lagi kejadian itu kembali terjadi.

"Sejauh ini Riau belum ada laporan yang masuk terkait itu. Namun tentu dengan beberapa kejadian yang ada di daerah lain harus dijadikan pelajaran untuk menghindari hal serupa terjadi di Riau," kata pria murah senyum ini.

Ketua KOMNAS PA Riau juga mengingatkan pentingnya standar mutu dan keamanan pangan dalam setiap program pemerintah, khususnya yang ditujukan bagi anak-anak.

“Negara wajib hadir untuk menjamin anak mendapatkan makanan sehat dan aman. Jangan sampai niat baik malah mencelakakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria disapa Benny menyaran pemerintah dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawasan MBG setiap kabupaten/kota dan provinsi yang ada, khususnya di Negeri Lancang Kuning.

"Satgas itulah nantinya yang melakukan pengawasan ketat agar menu yang disalurkan benar-benar aman, sehat dan bergizi," terang Benny.

Sambung aktivis pelindung anak di Riau ini, menjelaskan bahwa untuk Satgas itu, bisa melibatkan dari unsur pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan juga melibatkan TNI/Polri, ahli Gizi serta organisasi yang berkaitan dengan anak.

"Meski di dapur MBG sudah ada kamera pengawas atau CCTV akan tetapi kita tau dalam perjalanan pendistribusian kesekolah ada yang berniat jahat nantinya, oleh karena itu, perlu pengawalan sampai tujuan sekolah. mengingat anak-anak itu adalah penerus bangsa, apabila sampai keracunan begini secara tidak langsung ada tindakan ingin menghancurkan bangsa kita," tegasnya.

Ditambahkan Benny, dengan hal ini semoga menjadi masukan kepada pemerintah agar bisa menjalankan program MBG lebih baik kedepan. Selain itu, Ia juga menekankan penyelenggaraan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus benar-benar memperhatikan kualitas makanan yang diberikan. Tentunya, hal ini sangat penting agar tujuan utama program Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak dapat tercapai.

"Maka dari itu, kita harapkan adanya keberadaan Satgas sangat di perlukan. Mari kita sama-sama wujudkan program unggulan presiden ini dengan kerjasama semua pihak agar MBG berjalan dengan sukses dan berhasil,"pungkasnya.***

Bupati Touna Hadiri Muscab I PJS, Dukung UKW Digelar di Pulau Wisata Togian

Thu, 02 Oct 2025 11:22:28 +0700

TOUNA,populisnews.com — Bupati Kabupaten Tojo Una-una, Ilham Lawidu, bersama Wakil Bupati Hj. Surya, S.Sos., M.Si, menghadiri Musyawarah Cabang I (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Tojo Una-una yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional, Rabu (1/10/2025), di Marina Cottage’s, Ampana.

Seminar yang mengangkat tema “Penguatan Aparatur Pemerintah Menghadapi Wartawan Non Profesional (Gadungan)” diisi langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS, Mahmud Marhaba.

Dalam sambutannya, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum DPP PJS dalam kegiatan di Touna. Ia menegaskan, pers adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wilayah.

“Saya adalah orang yang terbuka dengan wartawan sejak awal, bahkan sebelum menjabat sebagai Bupati. Saya siap mendukung program PJS untuk mewujudkan wartawan yang kompeten dan profesional,” ujar Ilham.

Lebih lanjut, Bupati juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Tojo Una-una pada 5–6 Desember mendatang. Bahkan, ia menawarkan pelaksanaan UKW di Pulau Papan, destinasi wisata unggulan Kepulauan Togian.

“Kita siap support kegiatan UKW di Touna. Bila perlu, pelaksanaannya kita gelar di Pulau Papan agar sekaligus mempromosikan destinasi wisata Togian,” ungkapnya sambil memerintahkan Kadis Komgidi Touna untuk memfasilitasinya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba menegaskan, Muscab adalah amanah AD/ART PJS yang bertujuan memperkuat kemitraan organisasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, PJS yang kini hadir di 27 provinsi memiliki visi besar meningkatkan kualitas wartawan melalui pelatihan jurnalistik dan UKW.

“PJS berkomitmen melahirkan wartawan kompeten dan profesional, yang menghasilkan karya sesuai Kode Etik Jurnalistik,” tegas Mahmud.

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres Touna, Dandim Poso, pimpinan SKPD, camat, kepala desa, serta sejumlah kepala sekolah se-Kabupaten Tojo Una-una. Pada akhir acara, Ketua Umum DPP PJS menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Ilham Lawidu dan jajaran Forkopimda.(*)

Laga Persahabatan, Rio Putra SH KBO Reskrim Pelalawan Antar Sahabat Media Tekuk Repdem Pelalawan 2-0

Thu, 02 Oct 2025 10:42:21 +0700

Pangkalan Kerinci (Populisnews.com)-Pertandingan persahabatan mini soccer antara Sahabat Media Pelalawan menghadapi Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) Pelalawan berlangsung penuh semangat di Lapangan Mini Soccer Pangkalan Kerinci, Selasa malam (30/9/2025).

Meski bertajuk laga persahabatan, kedua tim tetap tampil serius sejak menit awal. Repdem mencoba menekan melalui permainan cepat, sementara Sahabat Media tampil solid dengan umpan-umpan pendek dan penguasaan lini tengah.

Kebuntuan terpecah di babak pertama lewat gol pembuka Sahabat Media melalui pemain sayap kiri, Jones penyidik Reskrim Reskrim Polres Pelalawan yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Repdem.

Keunggulan tersebut semakin mantap setelah Rio, gelandang andalan Sahabat Media yang juga KBO Reskrim Polres Pelalawan, mencetak gol kedua melalui kerjasama apik dengan umpan dari Straiker Alvin Ramadhan Hakim PN Pelalawan yang berhasil di sepak keras Rio KBO merobek jalah gawang lawan di babak kedua. Skor akhir 2-0 menutup pertandingan untuk kemenangan Sahabat Media.

Rio usai pertandingan menyebut kemenangan ini bukan semata soal hasil, melainkan sarana mempererat silaturahmi.

"Alhamdulillah bisa menyumbang gol untuk tim, tapi yang terpenting dari laga ini adalah kebersamaan. Lewat olahraga kita bisa memperkuat persaudaraan,” ujarnya.

Sementara itu, Penasehat Sahabat Media Pelalawan, Rezi Dharmawan menyampaikan apresiasinya atas sportivitas kedua tim.

“Pertandingan ini bukan hanya hiburan, tapi juga wadah membangun komunikasi antar komunitas. InsyaAllah akan kita rutinkan kegiatan positif seperti ini,” kata Kasdum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan ini.

Meski harus mengakui keunggulan lawan, kubu Repdem Pelalawan mengaku puas dengan jalannya pertandingan. “Skor bukan masalah, karena tujuan utama kita silaturahmi. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut,” ungkap Afwendi pemain Repdem.

Pertandingan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah di tepi lapangan. Suasana penuh keakraban menegaskan bahwa lapangan mini soccer bukan hanya soal kompetisi, melainkan sarana mempererat persaudaraan lintas elemen.*

Rumor Pencabutan Kartu Liputan CNN Indonesia dan Ujian Kebebasan Pers

Mon, 29 Sep 2025 10:30:49 +0700

SEBAGAI Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismemedia Siber (PJS), saya merasa perlu memberikan catatan di awal pekan ini terkait rumor yang beredar bahwa Istana telah mencabut kartu liputan wartawan CNN Indonesia. Reaksi dari berbagai organisasi pers, termasuk Dewan Pers, merupakan tanda keseriusan insiden ini.

Publik berhak bertanya tentang kasus ini. Jika benar, apakah ini tanggapan langsung dari Presiden, ataukah lahir dari ketakutan pihak-pihak tertentu, khususnya Humas di lingkungan Istana?

Bagi saya, kebebasan pers bukan sekadar jargon, melainkan amanat konstitusional. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pers berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memperoleh hak tersebut. Oleh karena itu, pencabutan kartu liputan bukan sekadar urusan administratif, melainkan dapat dipahami sebagai pembatasan hak konstitusional warga negara.

Kartu liputan hanyalah sarana akses, bukan instrumen penghargaan atau hukuman. Jika suatu berita dianggap tidak akurat, mekanismenya jelas. Undang-Undang Pers mengatur hal ini melalui penggunaan hak jawab, hak koreksi, atau pengajuan kepada Dewan Pers. Semua ini merupakan jalur konstitusional dan etis. Menutup akses liputan hanya akan menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah anti-kritik.

Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa demokrasi kita hanya akan sehat jika pers secara bebas menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Membatasi akses media sama saja dengan menutup ruang kritik. Ini berbahaya, karena media lain dapat mengalami "efek ketakutan" dan memilih keamanan daripada kritik. Kritik yang sehat, bagaimanapun juga, adalah vitamin bagi pemerintah, bukan racun.

Oleh karena itu, saya menawarkan solusi sederhana namun mendasar:

1. Pemerintah, melalui Istana, perlu mengklarifikasi masalah ini secara terbuka agar publik tidak terjebak dalam spekulasi.

2. Jika pencabutan tersebut benar, Presiden harus memastikan apakah itu keputusannya atau sekadar blunder aparat Humas.

3. Jalin dialog rutin antara Presiden dan pers untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen demokrasi.

4. Anggap saja kritik media sebagai refleksi, bukan ancaman.

Saya yakin Presiden tidak pernah alergi terhadap kritik. Namun, jika langkah-langkah pembatasan ini terus berlanjut, citra demokrasi kita yang dibangun dengan susah payah pasca-reformasi akan tercoreng. Di sinilah Presiden akan diuji:, akankah ia teguh dalam melindungi kebebasan pers atau membiarkan demokrasi kita digagalkan oleh ketakutan dari lingkaran dalamnya sendiri?

Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.(*)

Penulis adalah Ketua Umum Pro Jurnalismedia Siber (PJS)

PPP Pelalawan Dukung Penuh Kepemimpinan Agus Suparmanto yang Terpilih Secara Aklamasi

Sun, 28 Sep 2025 12:03:26 +0700

JAKARTA (Populisnews)- Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten mengaku gembira atas terpilihnya Agus Suparyanto sebagai Ketua Umum pada Muktamar X yang di gelar di Mercure Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025) dini hari.

"Muktamirin telah melakukan pilihan yang tepat, pak Agus Suparmanto akan membawa kemajuan bagi partai PPP kedepan,"kata Sekteris DPC PPP Pelalawan Dwi Surya Pamungkas, Ahad (29/9/2025)

Dikatakan Dwi, Agus yang terpilih secara aklamasi telah melalui seluruh mekanisme pemilihan yang ada di tubuh partai berlambang ka'bah. Qoyum Abdul yang jadi pimpinan sidang membuka pendaftaran calon ketua umum PPP. Dari sekian banyak muktamirin yang hadir, hanya Agus Suparmanto yang mendaftar dengan didampingi utusan DPW dan DPC.

"Semua mekanisme pendaftaran beliau ikuti, pak Agus menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPP sebagai salah satu syarat pendafataran.

"Pak Agus kader PPP, dan menyerahkan KTA untuk syarat pendafaran,"kata Dwi

Tak ada lawan dalam perebutan kursi ketua umum PPP di muktamar X itu, muktamirin sepakat untuk menetapkan Agus Suparmanto secara aklamasi.

"Tak ada lawan, pak Agus terpilih secara aklamasi,"lanjutnya

Dwi meyakini, di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto nantinya PPP akan kembalinke kejayaan seperti masa masa keemasan partai sebelum di pimpin oleh Mardiono yang menjauhkan kader PPP dari senayan.

"Insya Allah di bawah kepemimpinan pak Agus Suparmanto ke depan PPP bisa kembali ke DPR RI, kader semua kompak sampai di tingkat akar rumput,"harapnya

"Selamat buat pak ketum yang baru, semoga amanah, dan membawa kemajuan bagi PPP,"pungkasnya***

Mardiono Klaim Didukung 33 DPW, Imron Saleh : Kenapa Tidak Deklasi Kemenangan Saja

Sat, 20 Sep 2025 10:51:11 +0700

ROHUL (Populisnews) - Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan tinggal menghitung hari yang kan di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 27-29 September 2025.

Kemunculan nama mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang deklarasinya turut didamping Dewan Majelis PPP, DPW,DPC Banom, serta kyai dan ulama untuk bertarung dalam Muktamar Partai yang berlambang kabah ini membuat kubu sebelah panik.

"Tentu dengan kemunculan pak Agustus Suparmanto sebagai kandidat kuat Ketua Umum membuat gerah pihak pihak yang masih mempertahankan gaya kegagalan kepemimpinan lama yang tidak merepresentasikan karakter kader PPP,"kata Ketua DPC PPP Rohul Imron Saleh SE,MM, Sabtu (20/9/2025)

Teranyar, timbul klaim dari pihak sebelah yang masih menginginkan orang yang sama yang sudah terbukti punya andil besar tersingkirnya PPP dari senayan untuk kembali menukangi partai berlambang ka'bah ini didukung mayoritas pengurus DPW.

Deklarasi yang mengatas namakan 33 DPW mendukung Muhammad Mardiono, sehingga Mardiono merespons terhadap deklarasi tersebut dan siap maju jadi ketua umum PPP.

"Jika bapak Muhammad Mardiono sudah mendapat Dukungan 33 DPW se Indonesia seharusnya beliau mendeklarasikan kemenangan bukan deklarasi calon caketum,"katanya

Saleh meminta kader kader PPP untuk menghentikan politik klaim-mengklaim, menurut nya klaim-mengklaim terjadi karena laporan dari tim pemenanganyang bersifat Asal Bos Senang (ABS) dengan menyembunyikan fakta sebanarnya di lapangan.

"Saya berharap pak Mardiono lebih teliti lagi terhadap laporan anggota, contohnya salah satu kader yang deklarasi pada saat itu adalah perwakilan DPW Riau. Coba cek betul berapa laporan DPC yang mendukung MM dan berapa yang tidak, apakah sesuai dengan fakta,"pungkas imron***

Eko Puguh Angkat Isu Perlindungan Konsumen dan UMKM dalam Pengabdian Masyarakat UNTAG di Tulungagung

Tue, 16 Sep 2025 05:22:21 +0700

TULUNGAGUNG,populisnews.com — Eko Puguh Prasetijo, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum (DIH46) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (13/9/2025). Acara yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 13.00 WIB ini menghadirkan ratusan peserta dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pengabdian masyarakat bertajuk “Membangun UMKM Berbasis Nilai Keindonesiaan” tersebut dihadiri langsung Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu, S.E., M.Si., Wakil Bupati H. Bahrudin, S.M., serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dr. Slamet Sunarto, M.Si. Selain itu, hadir pula Dekan Program Doktor Ilmu Hukum UNTAG Surabaya, Dr. Yovita Aris Mangesti, S.H., M.H., CLA., Kaprodi Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., dan dosen Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

Dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa doktor sekaligus Ketua Sahabat UMKM Tulungagung, Puguh melibatkan lebih dari 30 anggota UMKM binaannya dalam kegiatan tersebut. Organisasi yang ia pimpin kini menaungi lebih dari 700 pelaku UMKM di Tulungagung dan sekitarnya.

Menurut Puguh, penguatan kapasitas UMKM tidak dapat dilepaskan dari isu perlindungan konsumen. Ia menilai regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum lagi relevan dengan dinamika zaman.

“UU Perlindungan Konsumen lahir pasca-krisis 1998, dan kala itu sangat progresif. Namun, dengan perkembangan digitalisasi pasar, globalisasi konsumsi, serta lahirnya model bisnis baru seperti e-commerce, influencer marketing, hingga penggunaan AI, regulasi ini sudah tidak memadai,” jelas Puguh yang juga sebagai Ketua DPP Divisi Advokasi dan Pembelaan Wartawan PJS..

Puguh menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan definisi pelaku usaha digital, hingga ketiadaan aturan perlindungan data pribadi. Menurutnya, konsumen semakin rentan terhadap penyalahgunaan data dan transaksi digital yang tidak transparan.

“Di era transformasi digital, konsumen menuntut transparansi, kecepatan, dan keamanan. Sayangnya, regulasi kita belum mampu memberikan jaminan hukum yang komprehensif,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Puguh menawarkan gagasan penyelesaian sengketa konsumen melalui pendekatan mediasi kolaboratif. Ia menilai jalur pidana bukanlah pilihan utama dalam melindungi konsumen maupun pelaku UMKM.

“Daripada menempuh proses pidana yang panjang dan konfrontatif, mediasi kolaboratif lebih solutif. Mekanisme ini bisa memberikan keadilan yang seimbang, menjaga hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus mendorong iklim usaha yang sehat,” katanya.

Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan semangat pemerintah daerah dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

“Kami bangga kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Tulungagung. Selain memperkuat kapasitas pelaku UMKM, gagasan hukum yang ditawarkan juga sangat relevan dengan tantangan zaman,” ujar bupati.

Acara berlangsung meriah dengan sesi diskusi interaktif antara akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan pelaku UMKM. Respon positif juga datang dari peserta yang menilai kegiatan ini bukan hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga memberikan solusi praktis atas persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan Puguh menegaskan peran mahasiswa doktor UNTAG Surabaya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Lebih jauh, gagasan yang ia tawarkan dinilai mampu memperkaya wacana pembaruan hukum konsumen di Indonesia.(*)

PPP Gelar Muktamar X di Jakarta, Ajang Silaturahmi dan Persatuan Bangsa

Sat, 13 Sep 2025 19:04:43 +0700

JAKARTA (Populisnews) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar ke-X pada 27 hingga 29 September 2025 di Jakarta. Agenda besar ini diyakini menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Ketua DPC PPP Kabupaten Pelalawan, H. Yose Indrawan ST., MH., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya muktamar tersebut.

“Alhamdulillah kita akan melaksanakan Muktamar ke-X. Dalam agenda besar ini kita bersama-sama bersilaturahmi dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke,” ungkapnya.

Yose berharap muktamar kali ini mampu melahirkan kepemimpinan terbaik bagi PPP agar partai berlambang Kabah itu kembali meraih kejayaan di parlemen.

“Kita berharap Muktamar X menghasilkan kepemimpinan yang terbaik, sehingga PPP bisa kembali ke parlemen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga mengajak seluruh kader dan peserta muktamar untuk menebarkan semangat kebersamaan melalui lantunan sholawat dan zikir.

“Saya menghimbau, ketika muktamar mari bersama-sama kita lantunkan sholawat serta zikir untuk bangsa, agar Indonesia terhindar dari perpecahan antar anak bangsa maupun bencana yang melanda negeri ini,” tegasnya.

Muktamar X PPP diyakini bukan hanya sebagai forum konsolidasi partai, tetapi juga momentum penting dalam menjaga persatuan serta memperkuat kontribusi PPP dalam kehidupan demokrasi dan kebangsaan.***